MEDIA CENTER BANJARBARU – Kota Banjarbaru kembali menunjukkan langkah progresif dalam membangun pendidikan yang berkeadilan. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah komando Hj. Erna Lisa Halaby bergerak cepat menutup kekurangan tenaga pendamping dengan menyiapkan rekrutmen 43 Guru Pendamping Khusus (GPK).
Kebijakan ini bukan sekadar respons administratif, melainkan langkah strategis yang menegaskan bahwa pendidikan inklusif menjadi prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di Banjarbaru.
Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) mengungkap fakta penting, saat ini terdapat 629 ABK yang tersebar di 43 satuan pendidikan. Namun, jumlah GPK yang tersedia baru 77 orang masih jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 120 tenaga pendamping.
“Dinas Pendidikan Banjarbaru saat ini tengah menyiapkan proses rekrutmen untuk menutup kekurangan tersebut melalui skema PJLOP,” ujar Wali Kota Lisa, Senin (27/04/2026).
Skema rekrutmen akan dilakukan melalui PJLOP, dengan pengumuman resmi dijadwalkan dalam waktu dekat. Pemerintah memastikan proses seleksi berlangsung terbuka dan profesional, sekaligus menjadi peluang bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan inklusif untuk ikut berkontribusi.
Tak berhenti pada penambahan tenaga, penguatan sistem juga dilakukan secara menyeluruh. ULD Disdik Banjarbaru saat ini tengah menjalankan asesmen komprehensif terhadap ABK, sebuah langkah krusial untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.
Asesmen difokuskan pada siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, seperti dari TK ke SD dan dari SD ke SMP.
“Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan agar siswa dapat mendaftar di satuan pendidikan yang sesuai di Kota Banjarbaru,” tambahnya.
Untuk menjamin kualitas dan akurasi, Disdik Banjarbaru menggandeng Universitas Lambung Mangkurat sebagai mitra akademik dalam proses asesmen. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa penguatan pendidikan inklusif dilakukan secara serius dan berbasis keilmuan.
Langkah agresif ini menegaskan satu hal: Banjarbaru tidak sekadar mengejar pemerataan akses pendidikan, tetapi juga kualitas layanan yang benar-benar menyentuh kebutuhan individu.
Pemerintah Kota berharap informasi ini dapat menjangkau masyarakat luas, khususnya para orang tua ABK, agar semakin yakin bahwa anak-anak mereka memiliki masa depan pendidikan yang terjamin.
Di Banjarbaru, pendidikan inklusif bukan lagi slogan—melainkan gerakan nyata. Dan dengan tambahan 43 GPK yang segera direalisasikan, kota ini sedang mempercepat langkah menuju sistem pendidikan yang benar-benar ramah bagi semua. (Yds/Aa/MedCenBJB)
Leave a Reply