MEDIA CENTER BANJARBARU – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru menerima kunjungan tim Bank Dunia bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan Field Mission MTRS/REAP & Property Tax Pilot, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026, ini membahas strategi peningkatan pendapatan daerah serta pemanfaatan data spasial dan integrasi data pertanahan (kadaster) untuk mendukung pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang lebih efektif.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada September 2026. Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Bank Dunia tengah mengembangkan pendekatan Medium-Term Revenue Strategy/Revenue Enhancement Action Plan (MTRS/REAP), yaitu kerangka untuk membantu pemerintah daerah menyusun strategi peningkatan pendapatan yang lebih terarah, berbasis bukti, dan berkelanjutan.
“Kami menyambut baik pendampingan ini. Data objek pajak yang akurat dan selaras dengan data pertanahan adalah fondasi pelayanan pajak yang adil bagi masyarakat sekaligus kunci optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Dra Sri Lailana, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan diskusi teknis mengenai hasil sementara Situational Analysis MTRS/REAP. Diskusi ini menyoroti kinerja dan potensi pendapatan daerah, kesenjangan pendapatan utama, serta asesmen kebijakan yang berlaku untuk PBB-P2 dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sekaligus mengidentifikasi isu prioritas dan peluang reformasi.
Selanjutnya, peserta mengikuti diskusi konseptual untuk menyamakan persepsi dan ekspektasi yang difasilitasi oleh Prof. Trias Aditya K.M. Siang harinya, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan BPPRD Kota Banjarbaru memaparkan kesiapan data masing-masing, dilanjutkan dengan latihan asesmen dan pemaduan data. Latihan tersebut meliputi pengecekan duplikasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), identifikasi objek yang belum berpadanan, pengecekan selisih luas maupun penggunaan tanah, serta pemaduan data spasial dan atribut pada sampel.
Pada hari kedua, Kamis (5/11/2026), kegiatan dijadwalkan berlanjut dengan latihan klasifikasi hasil pemaduan data ke dalam tiga kategori, yakni data yang dapat divalidasi melalui sistem, data yang perlu verifikasi meja (desk verification), dan data yang perlu verifikasi lapangan. Peserta juga akan menyusun langkah penanganan untuk setiap kategori serta melakukan sampling verifikasi lapangan, sebelum ditutup dengan kesepakatan kerangka teknis dan rencana tindak lanjut.
Pemaduan data bidang tanah dari Kantor Pertanahan dengan data objek pajak PBB-P2 diharapkan dapat menghasilkan basis data yang lebih akurat dan mutakhir.
Dengan data yang selaras, pemerintah daerah dapat memastikan setiap objek pajak tercatat dengan benar, meminimalkan data ganda maupun objek yang belum terdata, dan menetapkan pajak secara lebih adil dan tepat sasaran bagi wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarbaru yakni agar pelayanan dan penatausahaan Pajak Daerah dilaksanakan secara elektronik/digital sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan aksesibilitas pelayanan Pajak Daerah di Kota Banjarbaru.
Kegiatan ini diikuti oleh tim BPPRD Kota Banjarbaru, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Dunia. Hasil pendampingan ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyusun strategi dan rencana aksi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor PBB-P2 dan PBJT. (BPPRD Kota Banjarbaru)
Leave a Reply