MEDIA CENTER BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Inspektorat Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Tahun 2026, bertempat di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026) pagi.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, ini turut dihadiri oleh para perwakilan masing-masing SKPD yang aktif di Kota Banjarbaru. Selain berfokus pada koordinasi pemenuhan dokumen, rakor ini juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pengisian data MCSP yang telah berlangsung di masing-masing perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Sekda Sirajoni menyampaikan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju MCSP merupakan langkah progresif yang menuntut komitmen lebih kuat, pengawasan lebih tajam, serta dampak nyata dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Ia mengingatkan agar urusan pencegahan korupsi tidak berjalan sendiri-sendiri atau hanya menjadi beban perangkat daerah tertentu, melainkan membutuhkan keterbukaan, kepedulian, dan kerja sama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan, Sekda menegaskan sikap tegasnya terhadap jajaran di perangkat daerah yang kurang responsif dalam proses evaluasi dan pemenuhan data tersebut.
“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespon atau tidak mendukung pelaksanaan MSCP ini, langsung laporkan, boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegas Sirajoni.

Lebih lanjut, Sekda menekankan tiga poin penting untuk segera ditindaklamnjuti oleh seluruh jajaran perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP Tahun 2026.
“Pertama, komitmen dan ketepatan waktu. Pastikan setiap indikator dan rencana aksi MCSP dipenuhi secara akurat, substansial, dan tepat waktu sesuai tenggat yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Poin kedua adalah memastikan fungsi pengawasan internal berjalan optimal melalui proses verifikasi dan pendampingan yang terarah kepada seluruh perangkat daerah pengampu, sehingga setiap persoalan teknis maupun administratif dapat segera ditangani tanpa menghambat pemenuhan indikator.
“Dan ketiga, implementasi nyata di lapangan. Yaitu dengan menjadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani. Sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar,” lanjutnya.
Menutup arahannya, Sirajoni secara khusus meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan sesuai ketentuan, seraya berharap rakor dan evaluasi ini mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan capaian indeks integritas daerah Kota Banjarbaru pada tahun ini. (Hfz/Ade/MedCenBJB)


Leave a Reply