MEDIA CENTER BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang dirangkai dengan Sosialisasi Keamanan Informasi di Aula Linggangan DPRD Kota Banjarbaru, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfo Kota Banjarbaru, Ahmad Syarief Nizami, mewakili Kepala Dinas Kominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Kota Banjarbaru Ahmad Mawardi, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Wijaya Kesuma beserta tim, serta puluhan petugas pengelola layanan aduan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemko Banjarbaru.

Membacakan sambutan Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Syarief Nizami menegaskan bahwa pengaduan masyarakat merupakan bagian krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, setiap laporan yang masuk bukan sekadar bentuk ketidakpuasan warga, melainkan sumber informasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk membenahi kekurangan layanan.
“Keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas tindak lanjut yang diberikan,” ujar Ahmad Syarief Nizami dalam arahannya.
Ia mengingatkan para admin dan pejabat penghubung agar tidak hanya berperan sebatas menerima dan meneruskan aduan, melainkan aktif memantau progres penanganan hingga tuntas. Ia secara khusus menyoroti pentingnya memberikan tanggapan kembali kepada pelapor di dalam aplikasi apabila terdapat balasan dari masyarakat, sehingga status laporan yang sebenarnya sudah ditangani di lapangan tidak menggantung dalam status proses.
Selain itu, para pengelola aduan diminta mengoptimalkan fitur Form Manual pada aplikasi SP4N-LAPOR!. Melalui fitur tersebut, aduan masyarakat yang diterima instansi lewat saluran luar aplikasi—seperti tatap muka langsung, telepon, pesan WhatsApp, maupun media sosial—dapat diinput dan terdokumentasi secara terintegrasi tanpa terjadi penginputan berulang.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Syarief Nizami juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersinergi menyukseskan penilaian kinerja terbaik pengelolaan pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR! tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026. Penilaian tersebut menitikberatkan pada tiga indikator utama, yakni jumlah aduan dengan bobot 50 persen, kecepatan tindak lanjut berbobot 40 persen dengan target rata-rata maksimal tiga hari kerja, serta performa pengelolaan pengaduan berbobot 10 persen yang mencakup kelengkapan regulasi, SK tim, SOP, maklumat pelayanan, inovasi, hingga publikasi.
Terkait sosialisasi keamanan informasi yang menyertai bimtek, ia menekankan agar seluruh admin senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi pelapor serta ekstra berhati-hati dalam menangani aduan yang menggunakan fitur rahasia. “Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab petugas teknologi informasi, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Bimtek yang juga mengacu pada pembaruan regulasi PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2026 tentang SP4N ini diikuti oleh total 145 pejabat penghubung dan dibagi menjadi dua sesi pelaksanaan. Sesi pertama pada Senin (16/11/2026) diikuti oleh admin dari 32 SKPD, kecamatan, 20 kelurahan, serta PTAM Intan Banjar. Sementara itu, sesi kedua dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) bagi admin pengelola pengaduan dari 10 Puskesmas, 68 SDN, dan 14 SMPN se-Kota Banjarbaru.
Melalui pembinaan rutin ini, Diskominfo Kota Banjarbaru berharap kapasitas dan keseragaman mekanisme kerja para pengelola aduan semakin meningkat, sehingga terwujud pelayanan publik yang responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Yof/MedCenBJB).


Leave a Reply