MEDIA CENTER BANJARBARU – Kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Banjarbaru kembali mendapat perhatian dari tingkat nasional. Kali ini, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru, Sabtu (01/08/2026), untuk melihat secara langsung implementasi pelayanan publik terpadu, khususnya layanan dari sektor kepolisian yang terintegrasi dalam satu kawasan pelayanan.
Rombongan yang dipimpin Habib Aboe Bakar Al-Habsyi meninjau berbagai layanan yang tersedia di MPP sekaligus berdialog dengan pengelola guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, cepat, dan mudah diakses.
Kunjungan tersebut semakin mengukuhkan posisi MPP Banjarbaru sebagai salah satu model pelayanan publik yang diperhitungkan secara nasional. Sebelumnya, Kota Banjarbaru berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Capaian itu mengantarkan Banjarbaru menempati peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia dengan nilai evaluasi 87,960, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto, mengatakan MPP Banjarbaru terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui layanan yang semakin lengkap dalam satu lokasi.
“Saat ini terdapat 33 tenant layanan yang beroperasi di MPP Kota Banjarbaru. Sebanyak 10 tenant berasal dari SKPD, sedangkan sisanya merupakan instansi vertikal seperti Polres, Samsat, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan berbagai instansi lainnya,” jelas Bambang.
Ia menambahkan, layanan Samsat di MPP Banjarbaru memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya melayani masyarakat Kota Banjarbaru, tetapi juga seluruh warga Kalimantan Selatan.
Tidak hanya menghadirkan layanan administrasi pemerintahan dan hukum, MPP Banjarbaru juga terus berinovasi melalui penyediaan fasilitas akad nikah gratis bagi masyarakat. Fasilitas tersebut telah dilengkapi dengan meja, dekorasi, dan sarana pendukung sehingga dapat dimanfaatkan tanpa dipungut biaya.
“Kami ingin MPP tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang benar-benar memberi kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” tambahnya.
Kinerja MPP Banjarbaru pun menuai apresiasi dari Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Ia mengaku terkesan dengan konsep pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kota Banjarbaru karena mampu memangkas proses birokrasi sekaligus mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat dalam satu tempat.
Menurutnya, kolaborasi berbagai instansi dalam satu gedung menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, efisien, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
Kunjungan Komisi III DPR RI tersebut menjadi pengakuan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus memperkuat inovasi pelayanan publik. Dengan prestasi nasional yang telah diraih serta dukungan berbagai instansi, MPP Banjarbaru diharapkan terus menjadi wajah birokrasi modern yang menghadirkan pelayanan prima, mudah, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat. (Yds/Hfz/Iznk/MedCenBJB)
Leave a Reply