Kepala DP2KBPMP2A Kota Banjarbaru Dra. Sri Lailana menandatangani komitmen bersama penurunan stunting – Foto: Adhie

Media Center Banjarbaru – Untuk mewujudkan percepatan program Bangga Kencana dan upaya penurunan stunting, Pemko Banjarbaru melalui DP2KBPMP2A Kota Banjarbaru, menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dan Sosialisasi RANPASTI Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2022 dengan tema “Melalui Konvergensi Lintas Sektor Mewujudkan Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting”, dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, di Aula Gawi Sabarataan, pada Selasa (21/06/2022).

Pak Wartono menjelaskan diadakannya Rakerda dan Sosialisasi ini untuk mengejar target nasional, yaitu angka stunting di tahun 2024 sebesar 14%.

“Karena secara nasional angka stunting ini di tahun 2024 itu 14%, tentu Banjarbaru harus mengejar,” katanya.

Masih kata Pak Wartono, beliau menjelaskan permasalahan stunting ini harus diselesaikan secara tuntas dari hulu ke hilir.

“Kami sangat mengapresiasi, juga berpesan masalah data dan lain-lain, juga kami sampaikan tadi angka stunting Banjarbaru kalau bisa itu diselesaikan juga mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pernikahan dan lain-lain,” imbuhnya.

Peserta dari Rakerda dan Sosialisasi ini berjumlah 95 orang yang terdiri dari SKPD terkait, Lembaga Pendidikan, TP PKK, IBI, dan PKB di lingkup Pemko Banjarbaru.

Untuk diketahui, ada 3 arahan Presiden RI Joko Widodo pada Ratas Percepatan Penurunan Stunting 11 Januari 2022, yang pertama, pastikan di tahun 2022 penurunan stunting lebih dari 3%, atau paling sedikit 3%, oleh karena itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus benar-benar dijalankan dengan baik.

Yang kedua, jangan hanya terbentuk tim sampai tingkat desa, tetapi jadikan upaya pengentasan stunting menjadi sebuah gerakan bersama yang melibatkan PKK, Tokoh Agama, Posyandu, dan lainnya.

Yang ketiga, pastikan percepatan penurunan stunting di tahun 2022 sudah dianggarkan di APBN maupun APBD, dan jangan terkena kebijakan realokasi. (Orz/Fbi/Adi/MedCenBjb)

Leave a Reply

Your email address will not be published.